Partai Politik, Pemilu dan Golput dalam Perspektif Hukum Islam

Written by Super User on . Posted in Artikel

Oleh : Drs. H. Abd. Salam, SH.M.H

Pendahuluan

Sebentar lagi bangsa Indonesia akan melakukan pemilihan umum yang sering disebut dengan “pesta demokrasi”. Menggunakan kata “pesta” pada perhelatan akbar ini barangkali agar membangkitkan sugesti bahwa pemilu berkesan menyenangkan dan jauh dari kesan menegangkan sebagaimana pemilu yang terjadi disebagian Negara lain, misalnya; Mesir, Korea, Pakistan dan lain-lain yang dampak negatifnya dirasakan sampai sekarang yaitu perebutan kekuasaan, perselisihan dan perpecahan.

Selain alasan diatas, Negara Indonesia dihuni oleh mayoritas umat Islam , akan tetapi Negara Indonesia bukanlah Negara yang berdasarkan syari’at Islam, bangsa Indonesia mempunyai aspirasi lain, yaitu Negara Pancasila,  partai-partai yang ada di Indonesia berazaskan kebangsaan.  Namun ada sebagian masyarakat Islam menganggap bahwa persoalan demokrasi, pemilihan umum dan partai politik dianggap sebagai bagian dari peradaban Barat yang harus dijahui dari segala sisinya. maka sebagian umat Islam Indonesia ada yang beranggapan bahwa mengikuti pemilihan umum itu tidaklah wajib bahkan ada yang berpandangan haram.

Pada sisi lain ada pula kelompok yang menganggap demokrasi adalah sebuah system yang paling sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tidak ada jalan lain untuk memperjuangkan aspirasi Islam kecuali dengan mengikutinya. Menggunakan dan memanfaatkan sebaik-baiknya sarana politik yang tersedia saat ini bagi ummat Islam menjadi wajib betapun kecil peluangnya (maa la yudraku kulluhu laa tatruk kulluh). Sarana ini sudah tersedia dihadapan kita dan sangat mungkin untuk diikuti dan tidak ada factor penghalang. Kaidah fikih yang juga dapat kita pegangi bersama adalah “maa la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib”.

Baca artikel selengkapnya disini.

Formalisasi Hukum Islam | (Prof.Dr. Jaih Mubarok)

Written by Super User on . Posted in Artikel

FORMALISASI HUKUM ISLAM:
Pelaksanaan Syariat oleh Negara

Jaih Mubarok

A. Pengantar

Hukum Islam seringkali dipahami sebagai terjemahan dari term fikih (al-fiqh), al-syarî`at, al-hukm al-Islâmî, Syarî`at Law, dan Islamic Law. Padahal, masing-masing istilah tersebut memiliki kerangka pemikiran tersendiri. Oleh karena itu, ulama dalam berbagai tulisan dan forum telah berusaha ikut serta menjelaskan terminlogi-terminologi tersebut sehingga antara yang satu dengan yang lainnya dapat dibedakan dan ditempatkan secara proporsional.

Salah satu ulama yang ikut menjelaskan peta hukum Islam  adalah Ibrahim Hosen (mantan Guru Besar Hukum Islam IAIN [sekarang UIN] Syarif Hidayatullah Jakarta dan mantan ketua Komisi Fatwa MUI). Menurutnya, hukum Islam itu ada dua: pertama, hukum Islam yang secara langsung dan tegas ditetapkan oleh Allah melalui dalil qath`iy; dan kedua, hukum Islam yang ditetapkan pokok-pokoknya saja dan ditetapkan oleh Allah melalui dalil zhanniy. Hukum Islam yang  pertama disebut syari`ah (al-syarî`at). Syari`ah diyakini bersifat konstan, sempurna, dan tetap berlaku universal (sepanjang zaman), tidak mengenal perubahan dan tidak dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sedangkan hukum Islam yang kedua disebut fikih. Fikih bersifat dinamis (fleksibel), tidak bersifat universal, dan dapat mengalami perubahan.

Gagasan Ibrahim Hosen mengenai syari`ah dan fikih merupakan penyederhanaan dari kerancuan pemahaman mengenai hubungan antara ajaran dasar agama (Alquran dan hadits) dengan pemahaman ulama terhadap ajaran dasar agama. Dalam berbagai literatur, fikih itu sendiri dipahami secara berbeda, terutama antara pandangan ulama Hanafi dengan ulama lainnya (Malikiah dan Syafi`iah).   Oleh karena itu, penjelasan mengenai fikih dan syari`at lebih merupakan upaya untuk mendapatkan kejelasan, bukan untuk menyelesaikan.

Indonesia, meskipun penduduknya mayoritas menganut agama Islam, masih dipandang  belum memiliki pemikir besar sekelas  al-Gazali, Ibn Rausyd, dan bahkan Fazlurrahman. Akan tetapi, tidak berarti bahwa ulama Indonesia tidak memiliki pandangan yang dinamis mengenai tema-tema fikih tertentu yang terus hidup dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penguraian mengenai dinamika ijtihad ulama Indonesia memiliki arti penting tersendiri.

  • PTA Samarinda
  • PA Samarinda
  • PA Tenggarong
  • PA Bontang
  • PA Sangata
  • PA Grogot
  • PA Tanjung Redep
  • PA Tanjung Selor
  • PA Tarakan