Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi PNBP Perkara di Pengadilan Agama Balikpapan

Written by Administrator on . Posted in Berita

Sebagai Pilot Project dalam penggunaan Aplikasi PNBP (Aplikasi Simtalak), Pengadilan Agama Balikpapan yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur mendapatkan sosilaisasi dan implementasi dari Tim Badan Peradilan Agama MARI yaitu Bpk. Aminuddin Bukhary Harahap, A.Md. dan Taryono. Adapun yang menjadi objek Pelatihan adalah Kasir Perkara dan Bendahara Penerimaan yang juga diikuti unsur pimpinan sebagai penaggungjawab.

Diselenggarakannya sosialisasi Aplikasi PNBP ini tidak terlepas dari temuan BPK Perihal PNBP setiap tahunnya. Besar harapan dengan adanya Aplikasi ini dapat membantu mempermudah pelaporan perihal PNBP yang sebelumnya dibuat secara manual, dimana yang menjadi temuan BPK masih banyaknya PNBP yang belum disetor tepat waktu,  PNBP yang tecatat tidak menggambarkan kondisi riil perkara, dll.  Semoga Dengan adanya Aplikasi ini dapat mendukung pedoman akuntansi Mahkamah Agung Berbasis Akrual. Aamiin  (YR)

 

 

 

 

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Agama Balikpapan

Written by Administrator on . Posted in Berita

 

KIRI-KANAN : PN Balikpapan-Kejari Balikpapan-Kapolresta Balikpapan (Wiwin Firta, Y.A.P.Sik)-KPA Balikpapan (Drs. Bahrul Amzah, M.H.)-KPTA Kalimantan Timur (DR. H. Bunyamin Alamsyah, S.H.,M.Hum.)-Walikota Balikpapan (H.M. Rizal Effendi, S.E.)

Sebagai upaya pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014, Pengadilan Agama Balikpapan melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang diselenggarakan di Aula Kantor Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 22 Oktober 2018. Acara yang dimulai dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne Kota Balikpapan serta dilanjutkan dengan Pegucapan Ikrar Bersama yang dipimpin Oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Balikpapan sebagai perjanjian Aparatur Pengadilan Agama Balikpapan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan. [download Naskah Perjanjian]. Tampak Hadir para undangan pada kegiatan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, Walikota Balikpapan, Kapolres Balikpapan, Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Pengadilan Negeri Balikpapan. Dimana Ketua Pengadilan Agama Balikpapan membacakan dan menandatangani Piagam Zona Integritas yang disaksikan oleh tamu undangan yang hadir.

  KPTA Kalimantan Timur (DR. H. Bunyamin Alamsyah, S.H.,M.Hum.)    -      Walikota Balikpapan (H.M. Rizal Effendi, S.E.)

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, DR. H. Bunyamin Alamsyah, S.H.,M.Hum. dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pencanangan Zona Integritas ini sebagai kelanjutan dari konsep-konsep terdahulu, Mahkamah Agung RI sampai jajaran dibawahnya berharap untuk meningkatkan integritas, memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan keadilan seadil-adilnya sehingga masyarakat pencari keadilan merasa senang. Oleh karena itu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur mengucapkan selamat kepada Ketua, Wakil dan jajarannya di Pengadilan Agama Balikpapan, semoga ikrar bersama yang diucapkan dapat dipelihara dan tidak boleh diciderai. Dan tentu kepada Walikota, Kapolres, Kajari dan Ketua PN saling membantu sehingga ketua Pengadilan Agama Balikpapan dapat membawa kawan-kawannya kearah kejujuran, Keadilan dan integrasi yang ada menghujam  di dada kita masing-masing. Di akhir sambutan, Bunyamin Alamsyah mengharapkan kepada seluruh Hakim, Pejabat Fungsional dan Struktural tetap mendukung kepada Ketua dan Wakil dan mudah-mudahan misi dari Mahkamah Agung RI mencapai Peradilan yang Agung bisa terwujud. Beliau tutup dengan pantun “Sungai Mahakam airnya jernih, Banyak orang mencari ikan, Sekian dan terima kasih, bila ada salah mohon dimaafkan.” yang disambut tepuk tangan para hadirin. 

“Sungai Mahakam Banyak Kapal yang Melintas, Habis Makan Kita Mantapkan Zona Integritas.” Untaian Pantun yang disambut riuh para hadirin yang hadir, sebagai pembuka sambutan oleh Walikota Balikpapan, H.M. Rizal Effendi, S.E. WBK dan WBBM adalah bagian dari Reformasi Birokrasi dalam rangka menciptakan Pemerintah yg bersih, bebas dari KKN. Pemerintah Kota Balikpapan baru mulai mencanangkan zona integritas sejak tahun 2014 dengan UPT/Instansi Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kecamatan Balikpapan Selatan, Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu. Yang baru berhasil Dinas Kependudukan Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah dan juga Polres Balikpapan, Rumah Sakit Kanujoso milik pemerintah provinsi. Di akhir sambutan Walikota Balikpapan mengajak Ketua Pengadilan agama Balikpapan untuk sharing dengan Instansi yang ada di Balikpapan yang telah memperoleh WBK. Syarat memperoleh WBBM, harus WBK dahulu yang dinilai oleh Menpan RB. Zaman sekarang telah berubah, apalagi Hakim-Hakim tidak lagi Yang Mulia dalam pengertian dilayani, tetapi Yang Mulia Melayani. Masyarakat minta layani secara prima, itulah tugas kita untuk memberikan pelayanan terbaik. Bahkan Presiden RI selalu mengingatkan kepada kita untuk memberikan Pelayanan CEPAT, MURAH dan TEPAT….(YR)

 Aparatur Pengadilan Agama Balikpapan dan Undangan

 

 

 

KMA Resmikan 85 Pengadilan Baru Di Ujung Utara Indonesia

Written by Administrator on . Posted in Berita

Melonguane – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. meresmikan pengoperasionalan 85 pengadilan baru di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud pada Senin 22 Oktober 2018. Peresmian tersebut dihadiri oleh para Pimpinan Mahkamah Agung, Gubernur dan Forkopimda Sulawesi Utara, Bupati dan Forkopimda Kabupaten Talaud, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia, serta para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 85 pengadilan yang baru.

Ketua Mahkamah Agung dalam pidatonya mengatakan bahwa terbentuknya pengadilan baru tidak hanya semata-mata ditujukan untuk berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administratifnya mengalami pemekaran, namun yang lebih penting pada setiap pembentukan pengadilan baru adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan.

Pengadilan Negeri Melonguane yang meliputi wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu pengadilan baru yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Sebelumnya Kabupaten Kepulauan Talaud termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berada di Kabupaten Sangihe, padahal dua kabupaten tersebut berada pada pulau yang terpisah oleh laut.

Pembentukan Pengadilan Negeri Melonguane tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah dan Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, karena semasa masih menjadi wilayah Pengadilan Negeri Tahuna, para pencari keadilan yang berdomisili di Kabupaten Talaud harus terbang terlebih dahulu ke Manado kemudian dilanjutkan dengan penerbangan ke Kabupaten Sangihe. Dengan dua kali penerbangan tersebut, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan untuk datang ke pengadilan menjadi sangat tinggi, bahkan para pencari keadilan juga harus menginap karena jadwal penerbangan pesawat dari Manado ke Melonguane hanya satu kali dalam sehari.

Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E. menyebutkan dalam sambutannya bahwa kehadiran pengadilan di Kabupaten Kepulauan Talaud dan acara peresmian di Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan kebanggaan bagi kami, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud telah memberikan lahan dengan status hibah seluas 1000m2 yang telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Mahkamah Agung RI.

Pemerataan akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan bagian dari implementasi visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang agung, karena layanan untuk mendapatkan keadilan bukan hanya menjadi hak bagi masyarakat yang tinggal di kota, namun juga menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil di ujung perbatasan Indonesia. (humas/foto pepy)

Sumber www.mahkamahagung.go.id

Pelantikan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan

Written by Administrator on . Posted in Berita

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018, Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Drs. Bahrul Amzah, M.H melantik Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H, M.HI sebagai Hakim Pengadilan Agama Balikpapan terhitung tanggal 05 Oktober 2018.

Sejatinya pelantikan Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H, M.HI ini dilakukan bersamaan dengan pelantikan Hakim lainnya pada tanggal 31 Agustus 2018 yang lalu, namun dikarenakan kondisi yang bersangkutan yang mengalami sakit, sehingga baru dapat dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018.

Drs. Bahrul Amzah, M.H  dalam sambutannya memberikan ucapan selamat datang dan bergabung dengan keluarga besar Pengadilan Agama Balikpapan, semoga dengan dilantiknya Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H, M.HI ini memberikan berkah dan kebahagian.

Pelantikan Hakim yang dilaksanakan diruang sidang  2 ini dihadiri para Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, pejabat Struktural dan Fungsional serta pegawai Pengadilan Agama Balikpapan (**Nj)

  • PTA Samarinda
  • PA Samarinda
  • PA Tenggarong
  • PA Bontang
  • PA Sangata
  • PA Grogot
  • PA Tanjung Redep
  • PA Tanjung Selor
  • PA Tarakan